Pengusaha Properti Ngaku Deg-degan

Hal ini diungkap Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda. "Pemimpin baru tidak boleh menabrak kepastian hukum investasi," ujarnya Ali di Jakarta, kemarin.

Dia merincikan, salah satu ketidakpastian berinvestasi itu terjadi pada rencana reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Hingga kini, sektor investasi itu masih pro kontra dalam pemilihan kepala daerah. Satu sisi menginginkan reklamasi dilanjutkan, lainnya menghendaki proyek dihentikan.

Memang, belum ada data terbaru mengenai jumlah dana yang sudah dikeluarkan pengembang proyek ini. Namun, berbagai perusahaan sudah merilis berbagai rencana investasinya. Misalnya, PT Intiland Development Tbk akan membangun Pulau H seluas 62 hektare dengan nilai investasi Rp 7,5 triliun.

Kemudian, pembangunan kawasan pelabuhan terpadu di Pulau N (Port of Jakarta) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IIjuga diprediksi menelan investasi Rp 134 triliun. Jumlah ini belum termasuk 15 pulau lain.

Ali menyatakan, penghen­tian satu proyek yang sudah berjalan akan menjadi preseden buruk bagi calon investor domestik maupun asing. Padahal, Indonesia tengah gencar menggenjot investasi di tengah lesunya ekspor.

Salah satu contoh adalah saat Indonesia mengundang Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk kerjasama investasi hingga lebih dari Rp 300 tril­iun. Properti Indonesia juga diperkirakan akan dimasuki dana hingga Rp 60 triliun untuk pembelian langsung dari hasil repatriasi tax amnesty.

Namun, saat ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu momen yang paling diper­hatikan investor. "Kepastian hukum investasi dari gubernur baru menjadi salah satu yang paling dicermati. Pergantian pimpinan kepala daerah, ter­masuk Jakarta, tidak boleh gampang mengubah berbagai ketentuan yang telah dibuat pemimpin," tambahnya.

Meski sudah ada perbaikan, berbagai hasil riset lembaga internasional kerap menempat­kan kepastian investasi menjadi salah satu faktor yang membuat calon investor ragu menempat­kan dana di Indonesia.

Data Bank Dunia menun­jukkan Peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business Indonesia) 2017 yang dirilis Oktober 2016 naik menjadi 91 dari sebelumnya 106. Pemeringkatan dilakukan pada 190 negara di wilayah Asia Pasifik. Ini adalah kenai­kan tertinggi peringkat Doing Business Indonesia.

Ali menambahkan, investa­si saat ini menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Salah satu industri yang diharapkan mampu bangkit mendorong pertumbuhan ekono­mi nasional adalah properti.

Apalagi, pemerintah tengah menggeber pembangunan in­frastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di ber­bagai daerah. Berbagai proyek ini diharapkan akan membuka lapan­gan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan berbagai sektor lain termasuk properti. ***